kapal milik juragan.
10 Untuk “memperlancar” transaksi dengan para nelayan, pihak tengkulak juga tidak
sungkan-sungkan untuk memberikan uang kepada istri nelayan. Besarnya uang yang
diberikan ini juga menyesuaikan situasi panen ikan. Menurut seorang pejabat desa, uang itu
berkisar Rp 10-20 ribu setiap kali transaksi pada musim paceklik, sedangkan pada musim
panen ikan bisa mencapai Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.
11 Bila para nelayan sebagian besar berasal dari Dusun Kanigoro, maka para bakul ikan
umumnya dari Dusun Gebang yang secara administratif juga masuk Desa Kanigoro.
12 Aditjondro, G. J. 2000. Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya,
Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: ELSAM. (Bab IX. “Menyantap “Tuna-Sandwich” Asal
Papua Barat di Norwegia”).
5
modalnya sangat terbatas. Bagi nelayan, modal dibutuhkan untuk pengadaan
kapal ataupun pemeliharaannya. Selain itu juga untuk mengatasi saat-saat
sedang paceklik ikan. Sedangkan para bakul ikan membutuhkan tambahan
modal bagi peningkatan omzet dagang mereka, termasuk juga untuk
pengadaan fasilitas atau alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas
ikan. 13 Koperasi adalah lembaga yang diharapkan oleh masyarakat nelayan
dapat mengatasi kesulitan-kesulitan mereka baik modal, peralatan melaut,
maupun kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk keperluan pada bakul ikan
seperti kebutuhan es batu.14
RESPON TERHADAP WISATA PANTAI
Sehebat apapun perkembangan suatu tempat wisata tidaklah ada
artinya bagi masyarakat jika masyarakat tidak ikut menikmati hasil dari
aktivitas pariwisata yang ada. Hal ini karena masyarakat, terutama penduduk
local, adalah salah satu komponen penting dalam pengembangan pariwisata
jika pariwisata diletakkan pula sebagai upaya untuk mengembangkan dan
memakmurkan masyarakat. Sering terjadi masyarakat hanya diposisikan
sebagai penonton belaka tanpa mengetahui secara pasti apa yang
sesungguhnya tengah terjadi di lingkungan mereka.
Pada dasarnya masyarakat nelayan di Ngrenehan terbuka dengan
upaya pengembangan kawasan ini menjadi kawasan wisata. Lagipula selama
ini aktivitas wisata sudah ada di sini. Namun keterbukaan ini adalah dalam
kerangka bahwa mereka tetap dapat menjalankan aktivitas mereka melaut
menangkap ikan. Kehidupan mereka, setidaknya sebagian, sangat tergantung
pada laut sehingga apapun bentuk pengembangan wisata yang dilakukan
diharapkan tidak memutus hubungan masyarakat nelayan ini dengan laut.
Dapat dibayangkan bagaimana jika nelayan yang dari hasil melaut pun belum
cukup memadai untuk meningkatkan taraf hidup harus diputus
13 Diperoleh informasi bahwa sejumlah bantuan dalam bentuk pinjaman ataupun fisik
dan pelatihan pernah diterima oleh nelayan (dan bakul ikan) di sini. Namun bantuan tersebut
dinilai masih kurang atau tidak disertai pembinaan dan pengawasan yang memadai sehingga
belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat nelayan. Hal ini terjadi misalnya pada
bantuan kapal yang mestinya menjadi program bergulir namun belakangan hanya menjadi
barang rongsokan belaka karena kurang perawatan sementara pengawasannya pun tidak
dilakukan secara tegas.
14 Sebetulnya sudah pernah akan dibentuk koperasi namun terhambat oleh belum
adanya kesamaan pandangan antar anggota masyarakat. Saat penelitian dilakukan, ibu-ibu
kelompok bakul telah merintis kelompok tabungan yang jika sudah tertib pengelolaannya
diharapkan dapat dikembangkan menjadi koperasi.
6
hubungannya dengan laut sementara bertani tidak juga cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam kenyataannya pernah terjadi investor swasta akan masuk ke
lokasi ini dan hendak menjadikannya suatu kawasan eksklusif yang dimulai
dengan membuat fondasi hotel, pada tahun 1995, di perbukitan sebelah Timur
dari Pantai Ngrenehan. Masyarakat di sini rupanya melihat kemungkinan
buruk dari proyek tersebut yakni menutup akses nelayan ke laut sehingga
mereka pun menggagalkan proyek tersebut.
Salah satu kekhawatiran yang dicontohkan adalah jangan-jangan para
nelayan harus membayar jika mereka menempatkan atau memarkir perahu
mereka di pantai tersebut. Ketika ditanyakan mengenai fondasi hotel yang
terbengkalai tersebut seorang penduduk Ngrenehan mengungkapkan bahwa
rencananya daerah pantai yang berpasir akan dibangun kolam renang
sedangkan di bagian atas bukit akan dibangun hotel. Ini berarti kawasan
tersebut hendak dijadikan kawasan yang eksklusif yang menganggap sepi
keberadaan penduduknya, khususnya para nelayan. Jika pantai dijadikan
kolam renang maka sama saja artinya para nelayan dilarang melaut karena
jalur aksesnya menjadi tertutup. 15 Melihat kemungkinan-kemungkinan buruk
seperti itu maka dapat dipahami mengapa penduduk di sini menolak
pembangunan hotel yang konon milik pengusaha asing tersebut. Penduduk
pun berhasil menggagalkan pembangunan hotel tersebut ketika
pembangunannya baru sampai tahap fondasi.
Demikianlah, ketika penduduk lokal tidak melihat bakal ada manfaat
positif dari proyek pengembangan pariwisata di tempat mereka tinggal dan
mencari nafkah, maka akan muncul bentuk-bentuk perlawanan. Perlawanan
itu dapat mengambil bentuk yang frontal, namun dapat pula mengambil
bentuk yang tersembunyi. Perlawanan yang terakhir ini mungkin akan
tergambarkan pada ketidakpedulian penduduk lokal terhadap keberadaan
fasilitas-fasilitas baru yang dibangun. Tentu semua ini tidaklah
menguntungkan semua pihak yang berkepentingan dengan kemajuan
kawasan wisata ini.
Oleh sebab itu, mau tidak mau perlu ada perhatian terhadap peran
masyarakat lokal dalam mengembangkan lokasi wisata. Namun peran
penduduk lokal menjadi minim karena mereka belum melihat adanya rencana
yang jelas dari pihak pemerintah, kendati pihak pemerintah daerah sudah
merencanakan pengembangan wisata termasuk di Ngrenehan. Ketidakjelasan
tersebut bahkan juga dirasakan oleh penduduk yang menjadi bagian dari
15 Lihat juga artikel Nurzaman (Kompas, 23 September 2002).
7
administrasi pemerintahan lokal. Padahal, secara teoritis, pejabat desa
mempunyai akses informasi yang lebih baik terhadap rencana-rencana
pembangunan yang disusun oleh pemerintah (daerah). Singkatnya, sosialisasi
rencana pengembangan wisata di kawasan ini tampaknya juga belum
memadai yang bersamaan dengan itu muncul kesan kuat bahwa peran aktif
masyarakat, termasuk dalam proses perencanaan, cenderung diabaikan.
Padahal pihak yang akan pertama kali terkena dampak dari proyek-proyek
pembangunan tidak lain adalah penduduk di lokasi dimana proyek
dilakukan.
Ketidakjelasan rencana pengembangan juga dapat menimbulkan
persoalan di antara pelaku-pelaku ekonomi di lokasi tersebut. Nelayan tentu
membutuhkan area untuk memarkir perahu atau kapalnya. Pantai
Ngrenehan sebetulnya memiliki luas yang relatif terbatas sehingga ketika area
parkir kapal menyempit maka para nelayan menjadi terganggu aktivitasnya.
Untuk dapat melaut, kapal yang diparkir pada barisan yang menjauhi garis
pantai tentu harus menunggu kapal di barisan depannya berangkat terlebih
dahulu. Di satu sisi hal ini karena pantai yang memang tidak cukup panjang,
namun di sisi lain juga karena adanya bangunan-bangunan, terutama
warung-warung, yang “memakan” area parkir perahu nelayan karena terlalu
menjorok ke arah laut. Tiga sampai empat warung dapat menyebabkan 10
kapal kesulitan parkir yang setara dengan menyulitkan 30 keluarga nelayan
karena setiap kapal umumnya diawaki tiga nelayan.
Kondisi seperti itu lalu menimbulkan potensi konflik terselubung
antara nelayan dan pemilik warung. Sejauh ini pihak nelayan juga tidak bisa
berbuat banyak mengingat tidak punya dasar hukum, terutama karena tanah
atau pantai di situ bukan milik nelayan. Di sisi lain para pedagang pun
menyadari bahwa tanah di situ juga bukan milik mereka. Namun karena ada
potensi berjualan di sana maka para pedagang pun mendirikan sejumlah
warung tidak permanen. Tempat penjualan ikan segar dan ikan matang pun
tidak ada pemisahan yang jelas sehingga kesan kumuh dan semrawut tidak
terhindarkan. Terhadap kondisi ini para pedagang sebetulnya juga
membayangkan adanya pembagian tempat antara penjualan ikan segar dan
penjualan ikan matang sebagai cara untuk membuat wisatawan lebih nyaman
dan kebersihan lokasi pun lebih terjaga. Namun para pedagang atau pemilik
warung juga ragu untuk membangun dan memperbaiki bangunan warung
menjadi lebih baik karena khawatir akan digusur pemerintah jika tidak sesuai
dengan desain pengembangan yang dikehendaki pemerintah.
Persoalan lain yang dimata masyarakat sebagai bentuk ketidakseriusan
pemerintah dalam mengembangkan kawasan wisata ini adalah kurangnya
fasilitas atau prasarana pendukung. Fasilitas transportasi dan penerangan
8
dirasakan sangat tidak memadai. Seorang penduduk berani mengatakan
bahwa rata-rata wisatawan yang datang ke Ngrenehan mengaku takut
karena sempitnya jalan menuju ke lokasi sementara kondisi jalan juga buruk
dan menanjak.
Sementara itu ketidaktersediaan listrik menimbulkan banyak kesulitan
bagi masyarakat di sini. Jalur jalan yang sempit dan menanjak pun menjadi
rawan jika dilalui dalam situasi gelap. Ada ilustrasi menarik yang
disampaikan oleh penduduk mengenai tiadanya listrik di Ngrenehan.
Dikatakan bahwa situasi penjara masih lebih terang benderang ketimbang
Ngrenehan di malam hari. Yang ada hanyalah suara deburan ombak di
tengah kegelapan yang pekat. Penduduk sulit untuk menerima kenyataan
pemerintah tidak menyediakan listrik untuk Ngrenehan sementara dalam
jarak sekitar 600 meter dari lokasi ini sebetulnya sudah terdapat tiang listrik.
Lebih-lebih lagi karena listrik tersebut dikatakan oleh aparat pemerintah
hanyalah untuk sementara waktu, sekedar untuk pembangkit PAM, bukan
untuk penerangan umum.
Di luar sarana jalan dan listrik, penduduk juga mengeluhkan tiadanya
fasilitas SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum). Ketiadaan sarana ini
dirasakan bukan hanya menyulitkan para nelayan tetapi juga bagi aktivitas
wisata di pantai tersebut. Awal tahun 2003, pihak pemerintah daerah
sebetulnya sudah pernah mengatakan bahwa di Ngrenehan akan di bangun
SPBU yang tujuan utamanya adalah untuk mencukupi kebutuhan para
nelayan namun sampai sekarang hal ini juga belum terealisir.16
PENUTUP
Belakangan ini banyak pemerintah daerah yang memiliki pesisir
berupaya mengembangkan wisata bahari di wilayahnya. Hal ini juga
dilakukan oleh pemerintah daerah Gunungkidul yang memiliki sejumlah
pantai potensial dan salah satunya adalah Pantai Ngrenehan yang berada di
kampung atau desa nelayan.
Secara umum, aktivitas nelayan di sini dapat dikatakan termasuk
baru, seperti juga di Propinsi DIY pada umumnya. Dalam kesehariannya para
nelayan yang sebagian besar adalah penduduk lokal belum sepenuhnya
melepaskan diri dari pertanian, terutama pada masa-masa paceklik ikan.
Dalam pekerjaannya, para nelayan juga masih menghadapi besarnya
kekuatan para juragan dan tengkulak. Dengan kekuatan modalnya dan
16 Rencana ini pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul (Kompas, 6 Maret 2003).
9
dengan menggunakan beragam cara, para juragan menjadi superior terhadap
nelayan sehingga dalam batas tertentu dapat dikatakan bahwa terdapat
ketergantungan nelayan terhadap juragan.
Adapun dalam hubungannya dengan kegiatan pariwisata, masyarakat
nelayan secara umum menilai bahwa selama ini belum ada rencana
pengembangan yang jelas, termasuk bagaimana peran masyarakat dalam
pengembangan tersebut. Ketidakjelasan tersebut membuat masyarakat tidak
terdorong untuk aktif mengembangkan kawasan wisata pantai ini. Selain itu,
ketidakjelasan ini juga menimbulkan kesulitan bagi nelayan karena area
parkir perahu juga terganggu. Hal ini rupanya berkaitan pula dengan status
tanah di sini yang memang bukan milik penduduk sementara pihak
pemerintah belum memberikan rambu-rambu yang jelas bagi masyarakat
untuk menggunakannya. Persoalan itu masih ditambah pula dengan masih
terbatasnya sarana pendukungnya sebagai daerah wisata. Keterbatasan ini
sangat terasa untuk fasilitas transportasi (jalan), listrik, maupun fasilitas
pengisian bahan bakar.
Melihat persoalan-persoalan yang ada, tampak bahwa pengembangan
wisata pantai, di Ngrenehan khususnya, seyogyanya terintregrasi dengan
pengembangan masyarakat nelayan yang aktivitas utamanya tidak lepas dari
laut dan pantai. Artinya, pengembangan wisata tidak bias pada kepentingan
pemilik modal saja. Pemerintah hendaknya memberikan acuan atau rencana
pengembangan yang jelas dan prosesnya juga melibatkan masyarakat lokal.
Selain itu, sarana-sarana pendukungnya juga dilengkapi bila memang
kawasan ini hendak dikembangkan secara serius sebagai kawasan wisata
yang berciri aktivitas masyarakat nelayan.***